KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI M…

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dari hak asasi manusia yang perlu di analis bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur dalam UU ITE. Dan bagaimana bentuk kewajiban negara In…

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSA…

Sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, konstitusi merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara. Bahkan Jimly Asshiddiqie menegaskan, bahwa bernegara tidak lain adalah berko…

PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT SEBAGAI BENTUK OPTIMASI NEGARA DALA…

Dalam praktik ketatanegaraan, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa atau normal, adakalanya negara menemui suatu keadaan genting yang menimbulkan suatu kondisi yang tidak normal atau tidak b…

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UN…

Manfaat Sumber Daya Air menyangkut hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk pembangunan dan pengelolaan irigasi unt…

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU …

Secara mendasar negara Indonesia merupakan negara yang berdsarkan hukum sebagaimana konstitusi yang dianut oleh Indoensia. Dengan adanya perkembangan sistem ketatanegaraan di berbagai belahan dunia…

PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 telah memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadapa perjalanan politik ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang terjadi yaitu pergeseran pola pemberian …

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Edition

Ed. 1. Cet. 7.

ISBN/ISSN

978-979-769-210-0

Collation

viii, 463 hlm. ; 23,5 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Jim p 2018

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM E…

Indonesia memiliki populasi lebih dari 260 juta. Mayoritas etnis adalah orang Jawa membentuk 45% dari populasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di Indonesia, meskipun lebih dari 7…

IMPLIKASI FUNGSI ANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENGESAHKA…

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat lebih dari 34 Lembaga Negara, kecuali kesatuan masyarakat hukum adat. Lembaga-Lembaga Negara tersebut meliputi : P…

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI S…

Berdasarkan Pasal 316 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…