PEMBATASAN FUNGSI SOSIAL DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH

Indonesia merupakan negara berkembang yang sekarang sedang gencar melakukan peningkatan dalam berbagai sektor terutama dalam sektor Infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu…

KAJIAN HUKUM HAK UJI MATERIL TERHADAP PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun konsep negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Jim…

Analisis Kewenangan DPR Dan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 oktober 1999, dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung pada tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini,te…

PEMBATASAN SELISIH SUARA DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PENGHITU…

Sarana penyelesaian sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi tentu dimanfaatkan calon kepala daerah yang dirugikan guna memperjuangkan haknya yang telah dirampas akibat dari kecurangan peyelenggaran…

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT SEBAGAI PERATURA…

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mekanisme kerja advokat, di samping memberikan legitimasi juga sebagai rambu-rambu sebagai bentuk kontrol tanggung jawab profesi dan peril…

IMPLIKASI PENCABUTAN PASAL 67 AYAT 2 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 200…

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 buah organ negara yang secara langsung menerima kewen…

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM MEMPEROLEH MATA PELAJAR…

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) adalah suatu dasar hukum Negara Indonesia sebagai dasar hukum tertulis, sebagai konstitusi pemerintahan Negara Re…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL …

Undang-Undang Dasar yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara). Maka ini dijadikan dasar landasan ataupun sumber berlakunya bagi pembentukan hukum…

LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIO…

Demokrasi merupakan pemerintahan yang berorientasi dasar kepada kepentingan rakyat.1 Pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai basis epistemologis kekuasaan, sehingga tidak ada kekuasaan tanp…

PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-