TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN M…
Kewarganegaraan merupakan keanggotan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaannya yang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TERHADAP LEGA…
Di zaman modern seperti saat ini, kebutuhan sarana transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial dan sebagainya yang menuntut peningkatan mobi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PENGHU…
Sebagai negara hukum, kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim merupakan hal yang strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal. Untuk itu, perubahan ketiga Und…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
ANALISIS HUKUM MENGENAI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN H…
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Dewan Perwakilan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20…
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengampunan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
CHECK AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM…
Secara substansial, UU No. 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asasl-usul dan adat istiada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI KOTA PALEMBANG (STUDI …
Indonesia sebagai negara hukum yang berarti bahwasanya semua orang tanpa terkecuali harus patuh terhadap hukum tanpa ada pengecualian apakah orang tersebut pejabat atau orang biasa tanpa diskri…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi kampus-kampus di berbagai daerah. Ak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
EFEKTIFITAS PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DALAM RANGKA MEN…
Sejak dari awal Republik Indonesia ini merdeka sampai pada saat ini, desa selalu hanya diakui/dipandang sebagai bagian terkecil dari suatu negara. Dalam artian desa tidak memiliki pengaruh yang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
Pasca Reformasi DPRD mendapatkan hak untuk mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah atau hak inisiatif untuk melaksanakan fungsi legislasi. Dewasa ini dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD masih k…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
Computer science, information & general works
Philosophy & psychology
Religion
Social sciences
Language
Pure Science
Applied sciences
Arts & recreation
Literature
History & geography