TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN A.W. NOFIADI SEBAGAI BUPATI OGAN ILIR…
Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi aturan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (amandemen ketiga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA (Peru…
Penelitian yang berjudul Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia (Hukum Islam Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945) difokuskan menjawab mengenai Kedudukan Hukum I…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Kewenangan DPR Dan BPK Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBN
Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 oktober 1999, dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung pada tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini,te…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
KUALIFIKASI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DALAM KA…
Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL:STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN F…
Terdapat beberapa konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Konstitusi yang pernah berlaku tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Re…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam sistem presidensial kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
IMPLEMENTASI PASAL 65 DAN 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 JUNCTO UNDANG-U…
Penelitian ini berjudul “Implementasi Pasal 65 Dan 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai Metode Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Dalam pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PENGUATAN KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Eksistensi suatu lembaga negara sangat erat kaitannya dengan keberadaan negara yang berdaulat, yang merupakan alat kelengkapan yang ada pada suatu negara.1 Dalam teori hukum tata negara, sebuah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN B…
Indonesia sebagai negara hukum mengatur setiap tindakan warga negaranya melalui berbagai produk hukum berupa peraturan perundangundangan. Perumusan peraturan perundang-undangan sendiri salah sat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
LEGAL STANDING PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN P…
Pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang sangat esensial untuk diwujudkan di dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (democracy).1 Mekanisme pengisian jabatan-jabatan didalam pemer…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
Computer science, information & general works
Philosophy & psychology
Religion
Social sciences
Language
Pure Science
Applied sciences
Arts & recreation
Literature
History & geography