KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINA…
KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL Penelitian ini berjudul “Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 345
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKU…
Persoalan prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Dimana prostitusi ini, sering kali dijadikan ladang untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa mengeluarkan modal yang banyak, han…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
KOMPARASI ANTARA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN PUTUSAN PEMIDAN…
Dewasa ini tindak pidana korupsi, dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK disebutkan bahwa : “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PEMBERIAN HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLIS…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkoti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG
Negara Indonesia ialah negara yang didasari oleh hukum,bukan negara yang yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, Penegak hukum wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai-nil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 345
PENERAPAN SANKSI PENCABUTAN SURAT IZIN MENGEMUDI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALA…
Negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.1Sebagai negara hukum maka segala tindak dan perilaku masyarakat harus berdasarkan dengan huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 345
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS …
Skripsi ini berjudul ”Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dari banyaknya permasalahan lalu l…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 345
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEBAGAI GATEKEEPER DALAM PRAKTIK TINDAK PID…
Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan didukung sumber pendanaan yang sangat kuat dan jaringan kerja lintas negara (transnational crime). …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 345
STUDI PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYAN…
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Pada hakekatnya tuju…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- 345
PELAKSANAAN PERAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SATBINMAS) KEPOLISIAN RESOR KO…
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karenanya masyarakat harus t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer science, information & general works
Philosophy & psychology
Religion
Social sciences
Language
Pure Science
Applied sciences
Arts & recreation
Literature
History & geography