Image of PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA VIDEOTRON

CD-ROM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA VIDEOTRON

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya
negara yang memegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.
Didalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang
menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” artinya tidak ada
seorangpun yang dapat dipidana apabila tidak diatur didalam Undang-undang
manapun mengenai tindak pidana tersebut

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
345
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM PIDANA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment