Image of PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

CD-ROM

PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

ukum Perdata/Privat (Privatrecht), adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi. Menurut Van Dunne, bahwa hukum perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang esensial bagi kebebasan individu, seperti orang/keluarga, hak milik, dan perikatan.[ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5.]
Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lainnya. Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Definisi ini mengakaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Hal ini membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bag kehidupan pribadi. Definisi ini merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya, perlindungan hukum

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
346
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM PERDATA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment