Image of CHECK AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN

CD-ROM

CHECK AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN

Secara substansial, UU No. 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asasl-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangga nya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Undang-Undang ini dinilai berhasil menggabungkan fungsi self-governing community[ Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 33)] dengan local self government

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
342
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM TATA NEGARA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment