Image of ANALISIS HUKUM MENGENAI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Text

ANALISIS HUKUM MENGENAI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
umumnya disebut DPR adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR ini terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum. DPR mempunyai hak-hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
-
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM TATA NEGARA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment