Image of IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI KOTA PALEMBANG (STUDI TERHADAP PASAL 28 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 MENGENAI PENYEBARLUASAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK)

Text

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI KOTA PALEMBANG (STUDI TERHADAP PASAL 28 AYAT (2) UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 MENGENAI PENYEBARLUASAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK)

Indonesia sebagai negara hukum yang berarti bahwasanya semua orang tanpa
terkecuali harus patuh terhadap hukum tanpa ada pengecualian apakah orang tersebut
pejabat atau orang biasa tanpa diskriminasi.1 Hal ini disebut dengan persamaan yang
sama di hadapan hukum. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum
dan pemerintahan diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
2

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
-
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
NONE
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM TATA NEGARA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment