Text

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 28 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KOTA PRABUMULIH)

---

Undang-Undang Dasar yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan suatu
hukum dasar tertulis (konstitusi negara). Maka ini dijadikan dasar landasan ataupun
sumber berlakunya bagi pembentukan hukum ataupun penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi
dari naskah Undang- Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada tahun 1945 yakni
Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; Batang Tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37
Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Sebelumnya Indonesia
pernah menggunakan Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949) dan Undang
Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). Maka dapat diketahui Undang-Undang 1945
merupakan sumber hukum karena sebagai hukum dasar. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota ataupun segala kebijakan pemerintah diharuskan
bersumber pada Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945

---

Availability

No copy data

Detail Information

Series Title

-

Call Number

-

Publisher

Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI., 2020

Collation

-

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

NONE

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

HUKUM TATA NEGARA

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment