Image of PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CD-ROM

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.[ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bab I, Pasal 1 Ayat 3.] Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum ialah negara yang diwakili oleh pemerintahan berdaulat tidak boleh bertindak semaunya terhadap masyarakat dalam hubungan timbal balik bernegara.[ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta : PuPelajar, 2011, hlm. 18-19.] Negara hukum (Rechtsstaat) tidak terlepas dari istilah norma (normos) dan kekuasaan (cratos),[ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press,, 2005, hlm. 151.] yaitu harus menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam menjalankan pemerintahan dan penyelenggaraan Negara (supremasi hukum).[ Mariam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu politik, Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 57-58.] Konsep negara hukum berkembang menjadi negara hukum modern (negara hukum demokrasi) ialah pemerintah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan negara.

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
342
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM ADMINTRASI NEGARA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment