Image of PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan PUTUSAN NOMOR : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)

CD-ROM

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan PUTUSAN NOMOR : 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”.[ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).] Tentu sebagai Negara hukum segala perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan mutlak dan otoriter tetapi juga hukum yang dapat menjunjung tinggi keadilan hal ini telah tercantum pada sila kelima Pancasila.[ Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 21.] Didalam suatu pranata sosial, hukum memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarkat dalam menciptakan ketentraman, keamanan dan juga keadilan.

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
345
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM PIDANA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment