Image of PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

CD-ROM

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.[Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yohjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm 57.]Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
345
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM PIDANA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment