CD-ROM
SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Penerbitan sebuah IUP Minerba merupakan tindakan pemerintah yang menimbulkan dampak bagi daerah kabupaten/kota. Instrumen Izin digunakan sebagai bentuk penguasaan pemerintah yang berfungsi sebagai pengendali kegiatan guna mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan urusan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang yang diatur berdasarkan undang-undang atau asas legalitas tindakan pemerintahan. Pengaturan mengenai kewenangan penerbitan IUP Minerba mengalami disharmonisasi, yakni kewenangan menerbitkan IUP Minerba yang diatur dalam UU Minerba melekat pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sedangkan dalam Lampiran UU Pemda, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Sub Urusan Mineral dan Batubara hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adanya perbedaan pengaturan ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerbitkan IUP Minerba dalam kerangka menjalankan otonomi daerah, padahal urusan Minerba sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kejelasan mengenai sinkronisasi pengaturan pemberian IUP Minerba dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual pendekatan historis, dan pendekatan futurologi. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa diperlukan adanya sinkronisasi pengaturan kewenangan pemberian IUP yang melekat bagi pemerintah daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pencabutan bagi beberapa pasal dalam UU Minerba sebagai bentuk penerapan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori terhadap UU Pemda agar terciptanya kepastian hukum.
Kata Kunci : Sinkronisasi Pengaturan, Izin Usaha Pertambangan dan Otonomi Daerah
No copy data
No other version available