Image of FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT DESA (STUDI PADA DESA SAKATIGA)

CD-ROM

FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT DESA (STUDI PADA DESA SAKATIGA)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
345
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM PIDANA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment