Image of REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

CD-ROM

REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tingkatan pemerintahan dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[ I Made Fajar; Suharta Pradnyana Nengah, “Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren Sejak Mulai Diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014,” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol.7, no. 2 (2019): 1–12, hlm. 2. ] Yang dimana urusan pemerintahan tersebut ialah kewenangan Presiden yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan juga penyelenggara oleh Pemerintah Daerah.[ Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587, Pasal 1 angka (5). Lihat pula definisi Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.] Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dituntut agar berdasarkan prinsip good governance dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta efektif dan efisien.

Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
342
Publisher
Kampus Indralaya : FH KAMPUS UNSRI.,
Collation
-
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
342
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
HUKUM ADMINTRASI NEGARA
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment